Senin, 15 Desember 2014

Tugas Riswan Nikijuluw Fakultas ilmu Sosial Univ. Darussalam Ambon


1.     Gerakan Reformasi Dan Perubahan Sistem Politik Di Indonesia
Demokrasi adalah sistem di mana warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Perbedaan tidak boleh diberangus atas nama kekuasaan. Tidak ada satu kelompok pun, termasuk kelompok mayoritas, yang boleh mengesampingkan hak-hak dasar dan kebebasan kelompok minoritas.
Proses menuju demokrasi, atau demokratisasi, di Indonesia secara formal dimulai dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Adanya revisi ini membuka kran kebebasan dalam partisipasi pemilu. Sebagai akibat dari revisi Undang-undang ini, pada tahun 1999 Pemilu di Indonesia kembali tidak lagi diikuti oleh tiga peserta saja. Pemilu 1999 memberikan kesempatan kepada empat puluh delapan partai politik untuk mengikuti kontestasi tersebut. Aktivitas demokratisasi lain juga terwujud dalam bentuk amandemen UUD1945 pada masa pemerintahan B.J Habibie. Amandemen konstitusi kemudian dilakukan sebanyak empat kali, berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam empat kali amandemen UUD 1945 tersebut membawa dampak besar pada perubahan sistem politik di Indonesia. Perubahan utama adalah pembatasan kekuasaan presiden menjadi dua kali lima tahun masa jabatan. Ini mencegah terpilihnya seseorang menjadi presiden seumur hidup, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama atau seseorang berulang kali diangkat menjadi presiden, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Amandemen konstitusi memberikan kesempatan lebih luas pada rakyat untuk memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. MPR pun kini menjadi lembaga Bichamberal dengan adanya institusi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, juga dibentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai lembaga pemberi tafsir pertama dan terakhir tentang konstitusi Indonesia. Demikianlah proses demokratisasi yang terus bergulir di Indonesia.
Reformasi sistem politik Indonesia juga telah berhasil menggulirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah dianggap dapat memperkenalkan praktek-praktek demokrasi di aras lokal dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pilkada lokal. Otonomi Daerah di Indonesia diawali dengan adanya amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Amandemen ini mengubah sifat pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi.
UU No. 22/1999  kemudian mengubah sistem pemilihan kepala daerah, Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah ada pada DPRD.  Siapapun pasangan calon yang memenangkan pemilihan di tingkat DPRD secara otomatis menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.Pemerintah pusat hanya berwenang untuk mengesahkan hasil yang telah disepakati didaerah. Terbitnya UU No. 32/2004 semakin mengubah mekanisme pemilihan kepalad daerah. Kini, kuasa untuk memilih kepala daerah berada di tangan masyarakat secara langsung. Pada bulan Juni 2005, menyusul disahkannya undang-undang ini, dilaksanakan pilkada di 170 kabupaten/kota dan enam provinsi
Dengan adanya pilkada langsung ini, terjadi demokratisasi di level lokal. Manfaat demokratisasi di tingkat lokal ini ada beberapa. Pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Adanya proses pemilihan kepala daerah secara langsung akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kepala daerahnya. Kedua,  pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Ketiga, keterlibatan rakyat secara langsung ini menutup peluang distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Otonomi daerah pun mendapatkan banyak pujian dari pengamat internasional sebagai langkah maju Indonesia dalam bernegara.

2.     Sistem Pemilu dan Kepartaiaan Di Indonesia
Konsititusi kita (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata “gabungan partai poltitik” artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.  
Kenyataanya, Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan).
Sejak Suharto menjadi presiden pada tahun 1967 partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950an - 1960an. Oleh karena itu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik.
Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multi partai, banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem partai tunggal. Ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Hal ini dikarenakan kondisi kompetisi antar partai politik yang ada pada saat itu. Benar, jika jumlah partai politik yang ada adalah lebih dari dua parpol sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem multi partai. Namun jika dianalisis lebih mendalam ternyata kompetisi diantara ketiga partai politik di dalam pemilu tidak seimbang. Golkar mendapatkan “privelege” dari pemerintah untuk selalu memenangkan persaingan perebutan kekuasaan.
Gerakan reformasi 1998 membuahkan hasil liberalisasi disemua sektor kehidupan berbangasa dan bernegara, termasuk di bidang politik. Salah satu reformasi dibidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan
Di dalam UU No 3/1999 tentang Pemilu diatur bahwa partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya harus bergabung dengan partai lain atau membentuk partai politik baru.     
Sistem pemilihan umum adalah salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Demokrasi itu di tandai dengan 3 (tiga) syarat yakni : adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut  diadakanlah  sistem pemilihan umum, dengan sistem ini kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa terpenuhi dan dapat dilihat. Secara sederhana sistem politik berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang di menangkan oleh partai atau calon. Sistem pemilu di bagi menjadi dua kelompok yakni :
1)    Sistem distrik ( satu daerah pemilihan memilih satu wakil )
Didalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak. Sistem distrik memiliki variasi, yakni :
·         firs past the post : sistem yang menggunakan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenagnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.
·         the two round system : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang pemilu. hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas.
·         the alternative vote : sama seperti firs past the post bedanya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.
·         block vote : para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.
2)    Sistem proporsional ( satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil )
Dalam sistem ini satu wilayah besar memilih beberapa wakil. prinsip utama di dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional, sistem ini menggunakan sistem multimember districts. ada dua macam sitem di dalam sitem proporsional, yakni ;
·         list proportional representation : disini partai-partai peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
·         the single transferable vote : para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.
Perbedaan pokok antara sistem distrik dan proporsional adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

3.     Perwakilan dan Masalah keterwakilan politik di Indonesia
Setelah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 ( UUD 1945 ), lembaga perwakilan rakyat pada tingkat pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sebelum perubahan lembaga perwakilan rakyat terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan setelah perubahan menjadi tiga lembaga; yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Disamping itu baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945 dikenal juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota.
Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Perwakilan dalam MPR terdiri dari tiga pilar perwakilan yaitu perwakilan politik (political representation), yaitu para anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum, perwakilan fungsional (functional representation), yang terdiri dari para utusan golongan dan perwakilan kedaerahan (regional representation) yaitu para utusan daerah. Karena itu, MPR diartikulasikan sebagai representasi dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR sebagai lembaga perwaklilan rakyat tidak sama dengan yang dikenal di berbagai negara yang biasanya merupakan lembaga pembentuk undang-undang, akan tetapi hanya terbatas sebagai pembentuk UUD termasuk melakukan perubahan yaitu sebagai lembaga konstituante. Sedangkan lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang itu dalam ketatanegaraan Indonesia adalah DPR (walaupun tidak sepenuhnya karena dilakukan bersama Presiden).
Perubahan yang terjadi tidak saja pada jumlah lembaga perwakilan rakyat akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu perubahan pada susunan dan kedudukannya, kewenangannya serta mekanisme pengisian jabatannya. Perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam ketatanegaraan Indonesia, maupun bagi perkembangan negara demokrasi modern. Walaupun sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat, ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda serta keterwakilan (representasi) yang berbeda pula. Dari uruaian tersebut di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam makalah singkat ini yaitu : a) Perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan terhadap sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, dari sisi kelembagaan, kedudukan dan kewenangan, mekanisme pengisian jabatan serta hubungannnya dengan lembaga negara yang lainnya dalam sistem ketatanegaan Indonesia. b) Sejauh mana perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi dan memberikan dukungan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis setelah perubahan UUD 1945.

4.     Desentralisasi kebijakan ekonomi dan masalah politik lokal
Dari sisi pendapatan daerah, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan prinsip-prinsip pungutan daerah yang baik. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan pengenaan pajak dan retribusi, pengelolaan pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah, dan penambahan jenis pajak baru guna memperluas basis pajak di daerah. Implementasi pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan pajak daerah. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola sebagai pajak pusat, telah dialihkan kepada daerah sejak Januari 2011. Sementara pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan paling lambat tahun 2014.
Dalam tiga tahun terakhir, anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam APBN relatif besar, yakni mencapai rata-rata sekitar 30 persen dari Belanja Negara. Transfer ke Daerah tersebut terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), serta Penyesuaian. Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan system transfer dana dari Pemerintah kepada Pemda guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance) dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah (horizontal imbalance). Sementara Dana Otsus dan Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, antara lain, melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

5.     Hubungan militer dan politik
Pembentukan angkatan bersenjata di negara-negara modern ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa suatu negara. Namun kenyataannya, terdapat beberapa perluasan peran yang melekat pada angkatan bersenjata tersebut. Perluasan ini sangat terkait dengan ideografis dan perkembangan suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaruh militer dengan multi fungsinya dalam politik pemerintahan lebih disebabkan sejarah perjuangan bangsa dan negara yang bersangkutan, terutama di negara-negara dunia ke tiga termasuk Indonesia. Lebih jauh lagi hal ini dapat dilihat dari sistem politiknya berupa orientasi nilai terhadap sturktur dan fungsi sistem politik, dan ortientasi nilai terhadap pimpinannya.
Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh sejarah idoegrafis negaranya. Militer di Indoneisia lahir dan berkembang sebagai militer yang revolusioner dengan ideografis Jawa. Dengan konsep TNI (dahulu ABRI) manunggal dengan rakyat ditujukan bahwa doktrin Dwifungsi TNI dapat setara dengan ideologi yang harus disadari oleh baik kalangan sipil maupun militer. Berdasarkan kelahiran doktrin itulah dua fungsi militer dalam sistem politik Indonesia dilaksanakan. Berdasarkan tataran empiris, konsepsi doktrin itu telah mengalami pergeseran terutama pada tingkat operasional. Dwifungsi yang tadinya menyangkut tugas pembelaan negara berubah menjadi multifungsi militer dalam orientasinya terhadap struktur dan fungsi sistem politik Indonesia.
Pelaksanaan peran militer dalam politik sangat dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan ketegangan dalam poros elit militer, elit sipil dalam lembaga eksekutif dan kehidupan infrastruktur politik yang dimotori oleh partai politik

3 komentar:

  1. PROMO KHUSUS MEMBER BARU 15%

    DewaZeus merupakan bagian dari situs ZeusBola, yg merupakan bandar master bandar taruhan judi bola, Casino, Poker, taruhan sabung ayam online S128, CF88 DewaPoker, Live Casino Agen Resmi Lisensi Filipina Paling Terpercaya di Indonesia, hanya di judi bola deposit pulsa.

    Sebagai Agen Bola Sbobet Indonesia Terpercaya, ZeusBola telah berkerja sama dgn perusahaan Sbobet beroperasi di Asia yang dilisensikan oleh First Cagayan Leisure & Resort Corporation, Manila-Filipina dan di Eropa dilisensikan oleh pemimpin Isle of Man untuk beroperasi yang merupakan juru taruhan latihan jasmani sedunia.

    main judi pakai pulsa
    https://dewazeus.pw/situs-agen-taruhan-poker-deposit-via-pulsa-2019/
    https://dewazeus.pw/cara-bermain-poker-online-deposit-via-pulsa/


    Ayo gabung sekarang di dewazeus.pw

    BalasHapus
  2. BONUS FREECHIP HARIAN!

    CemePoker merupakan perutusan Poker Online, Domino, Ceme, dan Capsa yg sediakan beraneka tidak sedikit game dgn 1 user ID saja dan cemepoker di anugerahkan yang merupakan perutusan judi poker dengan rating win tertinggi.
    poker online menjamin 100% keamanan setengah membernya juga pemain Poker beta dipastikan 100% Player VS Player.
    jangan gegabah nantikan bunga mengunggut setiap bulannya dan imbalan referal seusia hidup

    Baca juga :

    https://www.pokerceme.org/panduan-deposit-dan-withdraw-pada-situs-poker-online/
    https://www.pokerceme.org/cara-membaca-kartu-lawan-dengan-mudah-pada-poker-online/


    Ayo daftar sekarang di www.cemesamgong.com

    BalasHapus
  3. DEPOSIT BISA VIA OVO!

    Perwakilan Bandar Taruhan Judi Bola Sbobet Online Terpercaya dan terbaik yang menyediakan jasa pelayanan kepada permulaan akun permainan judi atau taruhan online pada kamu di kantor cabang judi online yg berkedudukan International, legal dan terpercaya hanya di poker pulsa.

    Yang Merupakan Perutusan Bola Sbobet Indonesia Terpercaya, ZeusBola telah berkerja sama bersama maskapai Sbobet beroperasi di Asia yg dilisensikan oleh First Cagayan Leisure & Resort Corporation, Manila-Filipina dan di Eropa dilisensikan oleh presiden Isle of Man buat beroperasi sbg juru taruhan olahraga sedunia.


    https://bolazeus.site/2018/12/28/situs-agen-taruhan-sabung-ayam-s128-deposit-pulsa-termurah/
    https://bolazeus.site/2018/12/27/link-alternatif-s128-deposit-pulsa-sabung-ayam-online/
    https://bolazeus.site/2018/12/26/panduan-judi-deposit-pulsa-telkomsel-teraman/
    https://bolazeus.site/2018/12/26/cara-memilih-agen-poker-deposit-via-pulsa/

    promo s128 adu ayam

    Daftar di Link Alternatif anti Internet Positif disini :
    link zeusbola
    alternatif zeusbola

    Ayo daftar sekarang di Zeusbola

    BalasHapus